SIAPBELAJAR.COM - Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), membawa optimisme perbaikan pelaksanaan HKPD termasuk didalamnya perpajakan daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, adanya UU ini merupakan upaya untuk meningkatkan local taxing power.

“Sejalan dengan salah satu pilar UU HKPD yaitu local taxing power, Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan bersama-sama saling membantu bagaimana daerah dapat meningkatkan local taxing power, yang dapat diketahui saat ini masih banyak daerah yang mempunyai potensi besar, namun belum dapat direalisasikan dengan baik” ungkap Astera dalam rilisnya.

Semangat dalam UU HKPD adalah sinergi antara pusat dan daerah. Adapun sinergi ini dari aspek perpajakan yang sudah diinisiasi dalam UU HKPD akan diperkuat melalui kebijakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD) sebagai peraturan pelaksanaan UU HKPD, yang masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain penyelarasan KUPDRD dengan UU KUP dan pengaturan mengenai kerja sama optimalisasi pemungutan pajak antara Pemda dengan Pemerintah, Pemda lain, dan pihak ketiga.

Sementara itu, optimalisasi penguatan local taxing power perlu didukung oleh pengelolaan dan pemanfaatan data serta terjalinnya sinergi yang efektif dan selaras antara Pemda dengan Pemerintah Pusat dan pihak ketiga. Untuk itu, sinergi ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemda. Saat ini, sebanyak 254 Pemda atau 46,86% dari keseluruhan Pemda bergabung dalam PKS ini.

Berita Terkait

Ekonomi

Kemenkumham dan Kemenkeu Guyur Tukin ke PNS Jelang Akhir Tahun

SIAPBELAJAR.COM - Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan akan memberikan Tunjangan Kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masing-masing instansi dengan nilai jutaan rupiah.Untuk Kemenk

Trending

Mengenal DBH, Pemicu Bupati Meranti Bersitegang dengan Pegawai Kemenkeu

SIAPBELAJAR.COM – Viralnya Bupati Meranti M Adil yang bersitegang dengan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu dana bagi hasil (DBH) yang menjadi akar keributan dan bikin ucapan bernada hin

Saintek

Guru dan Siswa MAN IC Batam Juara I Lomba APBN Kemenkeu 2022

SIAPBELAJAR.COM - Guru dan siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menjadi yang terbaik pada lomba APBN yang digelar Kementerian Keuangan untuk tahun 2

Ekonomi

Launching Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kemenkeu

SIAPBELAJAR.COM - Dalam Acara Puncak Kemenkeu Learning Festival di Jakarta pada Kamis (03/11), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati me-launching Program Implementasi Pembelajaran Terintegra

Ekonomi

Hingga Triwulan III Tahun 2022 Kinerja APBN Tetap Positif

SIAPBELAJAR.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga bulan September 2022 menunjukan capaian positif. Hal itu disampaik