SIAPBELAJAR.COM - Menurut Badan Pengatur Hilir Mnyak dan Gas bumi (BPH Migas), kategori mobil mewah yaitu berdasarkan besarnya cubicle centimeter (CC) mesin.
Direktur pemasaran regional PT Pertamina Patra niaga, Mas Ega legowo, mengatakan, masyarakat tingkat ekonomi menengah atas dapat didorong untuk membeli bahan bakar non subsidi seperti Pertamax, Pertamax turbo atau Pertamina dex.
Selain mobil mewah berdasarkan CC mesin, kendaraan dinas TNI, Polri dan BUMN pun dilarang membeli Pertalite. Dikatakan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian untuk pengawasan.
"Jadi kendaraan dinas mobil TNI-Polri sama gak boleh gunakan Pertalite termasuk mobil yang dimiliki BUMN," ucapnya
Baca juga: Youtube Short Hampir Geser Dominasi Tiktok
Bukan cuma itu pihaknya juga tengah menyiapkan
revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Memang pada saat kami membahas banyak perdebatan dan kami sampai pada kesimpulan akan ditetapkan pada cc-nya. Kenapa? Kami melihat konsumsinya karena cc-nya besar maka akan mengonsumsi BBM yang banyak dan mereka itu dirancang untuk tidak konsumsi Pertalite dengan spesifikasi mesin dan bahkan lama-lama akan merusak mesin juga," ujar Erika.
"Kami harapkan sekitar Agustus sampai September bisa kita launching, bisa kita lakukan uji coba, ini kan masih proses penerbitan regulasi, setelah ditetapkan kita akan lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga itu diharapkan bisa di Agustus dan September" tambah Erika.
Erika juga mengungkap data kriteria masyarakat yang berhak membeli Pertalite sudah ada. Nantinya konsumen yang ingin membeli pertalite mesti menggunakan aplikasi khusus.
"Jadi kami tidak menggunakan data-data seperti Kemensos, tapi kami meminta siapa yang ditetapkan untuk didaftarkan dan registrasi melalui aplikasi digital. Sehingga operator bisa tahu, apakah konsumen tersebut sudah terdaftar dan berhak membeli Pertalite" kata Erika.
Sejak Pertalite ditetapkan sebagai bahan bakar subsidi, volume dan harga jualnya ditetapkan pemerintah. Ini membuat tidak semua orang dapat membelinya.
Saintek
Ekonomi
Trending
Seniraga
Trending
05 April 2026 - 21:19 wib
05 April 2026 - 18:33 wib
05 April 2026 - 16:22 wib
05 April 2026 - 09:13 wib
05 April 2026 - 09:11 wib