Siapbelajar. Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Harian KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) Ma'ruf Amin menginstruksikan agar semua pihak dapat bekerja sama memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

hal itu disampaikan pada rapat pleno KNEKS hari ini, Senin (30/5/2022). Hasil rapat ini salah satunya adalah untuk mendorong Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah, senilai Rp 5,45 triliun.

"Saya ingin capaian yang dihasilkan hingga saat ini terus dioptimalkan, agar Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia bisa berkontribusi signifikan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam tataran global," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan yang juga Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sri Mulyani Indrawati menyatakan semakin banyak proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang berlandaskan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Baca Juga : Ini Tujuh Potensi Ekonomi Baru Pasca Pandemi 

Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sejak 2015 hingga 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengembangkan kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU dengan nilai mencapai Rp 10,62 triliun.

Ke depan, Kementerian PUPR juga telah menyampaikan tiga rincian proyek yang bisa menjadi pilot project KPBU Syariah di level pusat, dengan nilai mencapai Rp 5,45 triliun. "Dengan nilai proyek masing-masing Rp 3,8 triliun, Rp 883 miliar, dan Rp 770 miliar," jelas Sri Mulyani.

Jika skema pembiayaan melalui KPBU syariah berkembang, kata Sri Mulyani, akan meningkatkan reputasi Indonesia dalam menyusun skema pembiayaan berprinsip syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dari luar anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ini akan tingkatkan reputasi di Indonesia akan mendesain skema pembiayaan syariah namun tetap bisa menjawab masalah-masalah pembangunan, kata Sri Mulyani.

Baca Juga : Gerakan Wakaf Uang Dukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Adapun proyek KPBU pertama yang dilakukan dengan prinsip syariah adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Proyek yang bernilai sekitar Rp1,5 2 triliun ini akan dikerjasamakan selama 15 tahun ke depan dengan menggunakan skema pengembalian Ketersediaan Layanan/Availability Payment (AP). Proyek tersebut mendapat fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) dari Kementerian Keuangan melalui penugasan kepada PT PII Persero.

Selain mengenai KPBU syariah, Sri Mulyani menjelaskan KNEKS juga akan terus mempercepat berbagai program ekonomi dan keuangan syariah lainnya, antara lain seperti penciptaan kawasan industri halal di berbagai daerah, penghimpunan data ekonomi syariah, pengembangan instrumen pendanaan syariah dan juga pengembangan industri kuliner halal.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan KNEKS akan terus berupaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang menjadi pusat produsen produk halal dunia.

"Kemarin (Rapat Pleno pertama) saya memberikan arahan agar Program KNEKS dirumuskan lebih konkret, lebih terukur, agar kerja KNKES netes' (menghasilkan)", kata Wapres. 

Berita Terkait

Ekonomi

Menkeu: APBN Mendukung Pemilu

SIAPBELAJAR.COM - Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wujud dari sistem demokrasi yang sudah disepakati Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Kuli

Ekonomi

Menkeu, Belanja Negara Tahun 2022 Tumbuh Positif

SIAPBELAJAR.COM - APBN 2022 telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meng

Ekonomi

Kick Off Peringatan HORI ke-76, Menkeu Imbau Seluruh Jajaran Kementerian Keuangan untuk Sigap

SIAPBELAJAR.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar seluruh jajaran di Kementerian Keuangan dapat dengan pandai dan selalu sigap mengidentifikasi berbagai tantangan ke depan

Ekonomi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gelar Lomba Bedah Data APBD 2022

SIAPBELAJAR.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pentingnya mengelola data dan informasi yang terintegrasi baik dalam kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Neg

Ekonomi

Tangani Dampak Inflasi, Wamenkeu: Pemda Anggarkan 2% DTU Untuk Belanja Wajib Perlinsos

SIAPBELAJAR.COM - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Pemerintah Daerah akan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Ha