Dede Yusuf Soroti Mutu Pendidikan Indonesia

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti mutu pendidikan In

SIAPBELAJAR.COM - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti mutu pendidikan Indonesia untuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Dede Yusuf mengatakan, saat ini Indonesia sedang menggiatkan kurikulum Merdeka yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Secara konsep, kurikulum Merdeka ini hampir sama dengan pendidikan yang diterapkan di luar negeri.

Sayangnya, kata dia, kurikulum Merdeka yang diaplikasikan di Indonesia justru terlihat memberatkan. Sebab, menurut data yang ada, angkatan kerja Indonesia didominasi oleh lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dengan jumlah persentase mencapai 60 persen.

“Untuk mereka yang lulus dengan gelar diploma dan sarjana hanya sebanyak 13-14 persen (data Kemenaker) dari 275 juta penduduk Indonesia. Sedangkan, Revolusi Industri 4.0 sekarang ini lebih mengandalkan konsep padat modal dan artificial intelligence(AI) yang banyak didominasi pekerja dengan minimal pendidikan di bangku sekolah menengah atas (SMA),” ujar Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dede Yusuf menilai, perlu adanya perombakan tatanan dunia pendidikan untuk membentuk tonggak kuat dalam mengusung kurikulum Merdeka. Perombakan ini bisa dimulai dengan mengusung konsep center of excellent.

Dalam konsep center of excellent, Dede mengatakan, anak-anak yang ingin bersekolah tidak dikenakan biaya yang mahal.

“Apabila masih mengusung biaya pendidikanyang mahal, ya nanti tidak akan ada yang mau melanjutkan sekolah lagi,” jelas Dede Yusuf.

Sebagai informasi, konsep center of excellentadalah pembentukan pendidikan dengan mengutamakan mutu pada setiap saranapendidikan di seluruh provinsi di Indonesia.

Baca Juga

Kemenag Revitalisasi 506 KUA

Adapun mengutamakan mutu, bisa dimulai dari biaya masuk sekolah yang tidak mahal. Sebab, ada beberapa daerah di Indonesia yang penduduknya masih memiliki penghasilan menengah ke bawah, contohnya Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

“Kurikulum Merdeka ini sudah sesuai, tetapi untuk implementasinya harus mengajak keterlibatan stakeholder pendidikan untuk mau memajukan pendidikan yang lebih merata lagi,” jelas Dede Yusuf.

Sementara itu, untuk mendorong stakeholderpendidikan, kata dia, perlu adanya restruktur kembali untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan guru honorer serta meningkatkan sarana dan prasarana terlebih dahulu.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 pada bidang pendidikan naik menjadi sekitar Rp 600 triliun dari sebelumnya di Rp 400 triliun.

“Jadi, diharapkan Kemendikbud Ristek sudah membagi anggaran yang ada untuk tiap-tiap kebutuhan, mana yang perlu diperbaiki, apakah sarana dan prasarananya atau kesejahteraan gurunya. Baru setelah itu alokasi dana turun untuk diberikan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Tingkatkan Pendidikan Karakter

Pada kesempatan tersebut, Dede Yusuf juga mengatakan, pendidikan karakter adalah salah satu hal terpenting yang harus digalakkan di kalangan anak muda. Sebab, maraknya penggunaan media sosial (medsos) cenderung memengaruhi karakter mereka.

“Seharusnya, anak-anak muda Indonesia yang berhasil mencetak prestasi di ajang perlombaan internasional bisa menjadi contoh dengan diundang ke Istana Merdeka. Hal itu yang nantinya akan memunculkan rasa termotivasi dan membentuk karakter kompetitif, sehingga makin banyak melahirkan anak muda Indonesia yang berprestasi,” ungkap Dede Yusuf.

Sayangnya, menurut Dede Yusuf, anak-anak yang populer lewat medsos malah yang diundang ke Istana Merdeka. Kondisi ini membuat anak-anak muda yang berprestasi enggan pulang ke Indonesia dan memilih menetap di luar negeri.

“Berbeda seperti di luar negeri, di sana ada seorang anak yang berhasil menjuarai lomba basket akan diumumkan secara besar-besaran lewat papan reklame di jalan raya. Hal ini yang membuat jiwa kompetitif anak muda di sana menjadi terpacu dan termotivasi untuk mengikuti jejak anak tersebut,” jelas Dede Yusuf.

Maka dari itu, Dede Yusuf mengatakan, pendidikan di Indonesia harus mengajarkan kepada anak-anak untuk bukan hanya sekadar menghafal, tetapi harus belajar berproses untuk menjadi sukses.

“Dunia pendidikan tidak hanya sekadar selesai dengan sebuah konsep besar atau gagasan tentang sekolah itu sendiri, harus ada komitmen dari pemerintah mengenai langkah apa saja yang perlu ditempuh untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul dan menjadi Indonesia Emas 2045,” kata Dede Yusuf.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dede Yusuf mengatakan, Komisi X DPR RI berusaha untuk mengajak Kemendikbud Ristek, parlemen, dan seluruh stakeholderpendidikan membuat roadmap pendidikan yang disebut dengan visi tahun 2045.

“Dalam riset saya, untuk memotong rantai kemiskinan kita perlu meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 kita juga perlu mutu pendidikan yang bagus. Maka dari itu, perlu dibangun kesepakatan bersama tentang pendidikan Indonesia 2045 untuk mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.