Miskomunikasi Dalam Proses RUU Sisdiknas, Presiden Tidak Tahu

Mis Komunikasi Dalam Proses RUU Sisdiknas, Presiden Tidak Tahu

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo melakukan audiensi dengan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) perihal carut-marut proses perubahan Undang-Undang Sistem Rancangan Undang-undang (RUU Sisdiknas) di Istana Merdeka, Senin lalu (30/5).

Dewan Pengarah APPI Doni Koesoema A mengatakan kepada wartawan, bahwa mereka membicarakan persoalan-persoalan penting dan mendesak terkait masa depan pendidikan nasional.

"Terutama terkait RUU Sisdiknas” kata Doni

“Yang sangat mengejutkan bagi kami, dalam pertemuan hari ini Presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas," sambung doni.

Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia yang menyebut Presiden Jokowi tidak mengetahui perihal proses RUU Sisdiknas ini. Hal ini menuai reaksi dari berbagai elemen di masyarakat termasuk pemerhati pendidikan.

Salah satunya pemerhati pendidikan Indra Charismidiaji, ia menilai, ketidaktahuan Presiden Jokowi terkait proses RUU Sistem Pendidikan Nasional dinilai fatal karena menyangkut masa depan bangsa.

Meski demikian, pemerhati pendidikan ini tidak mau menyalahkan salah satu pihak akibat adanya kekeliruan terkait RUU Sisdiknas .

Menurutnya, yang perlu di garis bawahi, adalah bagaimana dampaknya terhadap bangsa Indonesia. Menurut Indra, dengan adanya ketidaktahuan sebelah pihak menunjukan adanya miskoordinasi dan misinformasi. Sehingga, masyarakat bisa menilai kematangan yang telah dilakukan dalam merancang UU Sisdiknas.

"Bagaimana nasib di masa depan kalau tidak disiapkan dengan matang. UU Sisdiknas ini kan bicara tentang masa depan bangsa. Bagaimana menyiapkan generasi masa depan kita, kalau modelnya seperti ini ya berantakan," kata Indra.

Publik Harus Dilibatkan

Melansir laman kemendikbud.go.id perihal RUU tersebut di atas, laman ini mengatakan pelibatan publik dalam perancangan kebijakan adalah faktor penting kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan, karena masyarakat adalah pihak yang sangat memahami kondisi nyata dan akan menghadapi dampak pelaksanaan suatu peraturan.

Untuk itu, dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang sistem pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah merangkul berbagai pihak sejak awal.

Keterlibatan publik dirancang sebagai wujud keterbukaan informasi, dan diharapkan menciptakan suatu wadah penyampaian aspirasi dan umpan balik yang konstruktif. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada lima tahap dalam proses pembentukan undang-undang. Kelima tahap itu adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.