Tangani Pandemi Covid-19 Perlu Landasan Ilmiah

Ayu Muhafilah

Penulis : Ayu Muhafilah

0

0

Ekonomi
1652342260484_1652342290

Ridwan Kamil

HINGGA 30 Desember 2020, terdapat 727 ribu kasus di Indonesia dengan 21.703 meninggal dunia. Puluhan ribu keluarga kehilangan sosok ayah, istri, anak, orang tua, rekan, atau sahabat terkait penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 ini.

Selain dampak kesehatan, pandemi Covid-19 di Tanah Air turut menghantam perekonomian Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan penduduk hampir 50 juta jiwa --terbanyak di Indonesia, hampir dua per tiga warganya atau sekitar 38 juta jiwa membutuhkan bantuan di awal masa pandemi.

"Bahwa Covid-19 ini adalah perang yang meluluhlantakkan semua dimensi pembangunan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya,” ucap Gubernur Jabar Ridwan Kamil kepada wartawan pada Jumat, 8 Mei 2020.

Saat ini, meski perekonomian perlahan pulih dan membaik, ekonomi Jabar di triwulan III-2020 masih mencatat kontraksi sebesar minus 4,08 persen (year-on-year) dibanding triwulan III-2019.

Untuk itu, sejak awal penanganan Covid-19, perlu langkah cepat, cermat, tegas, dan proaktif dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar. Terpenting, semua keputusan yang diambil tersebut berdasarkan pendekatan ilmiah berbasis data dan ilmu pengetahuan.

“Kami menggunakan scientific leadership, membuat keputusan berdasarkan masukan para ahli, contohnya berapa banyak warga yang harus kami tes,” ujar Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil—saat melakukan pertemuan online dengan United Nations Development Programme (Badan Program Pembangunan PBB) atau UNDP Indonesia pada 27 April 2020.

Kajian ilmiah, juga menjadi dasar Pemda Provinsi Jabar dalam menghitung angka ideal tes dengan metode PCR atau  polymerase chain reaction hingga vaksinasi.

Berbagai laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jabar dalam memetakan pola penyebaran Covid-19 pun selalu mengacu kepada epidemiologi pandemi agar Pemda Provinsi Jabar bisa merumuskan kebijakan yang tepat dalam memberantas Covid-19.

Dalam setiap rapat koordinasi mingguan oleh Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Jabar, paparan yang disampaikan antara lain terkait perkembangan kasus Covid-19 terkini (termasuk tingkat kesembuhan, tingkat kematian, angka Reproduksi Efektif, Zona Risiko/Level Kewaspadaan), evaluasi PSBB Proporsional dan AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Penanganan kesehatan (antara lain pengujian sampel, keterisian rumah sakit rujukan, pusat isolasi, dan pemakaman), hingga pemulihan ekonomi termasuk di antaranya penyaluran bansos dan proyeksi ekonomi Jabar.

Pentahelix ABCGM

Di semua kegiatannya itu, Pemda Provinsi Jabar juga mengusung konsep Pentahelix ABCGM (akademisi, pebisnis/swasta, komunitas/masyarakat, pemerintah, dan media) bekerja sama dengan lembaga kepakaran InJabar, Ombudsman, hingga BPKP.

Dalam edukasi masyarakat terkait AKB dan protokol kesehatan, Pemda Provinsi Jabar juga menerapkan teori komunikasi publik agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh warga Jabar.

Informasi terkait penanganan COVID-19 dengan konten menarik pun intens disebarkan melalui banyak media. Mulai dari media sosial sampai media massa.

“Sehingga responsive government melalui media digital ini sangat menjadi sebuah ukuran keberhasilan kita dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat,” kata Kang Emil saat menjadi narasumber dalam acara Konvensi Nasional Humas Pemerintah 2020: Humas Pemerintah Membangun Kepercayaan Publik via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat, 4 Desember 2020.

"Kami sangat interaktif berkomunikasi selama pandemi. Bisa dilihat dari rilis yang kami buat berkisar ratusan, infografis yang disebarluaskan juga ratusan. Kemudian, konten video pun ratusan dan media luar ruang, serta live streaming juga kami maksimalkan,” tambahnya.

Dengan mengambil kebijakan berdasarkan ilmu secara komprehensif, Gubernur  berharap agar Provinsi Jabar mampu melawan pandemi global Covid-19 secara terukur, ilmiah, cepat, dan tepat. Dengan demikian, arahan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah agar menekan penyebaran COVID-19 dan mendongkrak perekonomian bisa dengan optimal dilakukan Pemda Provinsi Jabar. (Humas Jabar/dmu).

Komentar (0)

komentar terkini

Berita Terkait

1680960704026_1680960725

Trending

WHO Desak China Beberkan Informasi Asal Usul Covid

SIAPBELAJAR.COM - WHO mendesak China bagikan informasi asal usul Covid-19. WHO menegaskan sampai itu dilakukan China maka semua kemungkinan atau hipotesis mengenai asal usul Covid-19 masih terbuka."Ta
1680235162091_1680235182

Trending

Dinkes DKI Jakarta Imbau Warga Hindari Bukber

SIAPBELAJAR.COM - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengimbau agar masyarakat dapat menghindari buka puasa bersama demi cegah kenaikan kasus Covid-19. Imbauan ini bertujuan untuk mencegah kenaikan
1673443513781_1673443527

Saintek

Kebijakan Terbaru Vaksinasi Covid-19 di University of Illinois

SIAPBELAJAR.COM - University of Illinois System telah mengumumkan bahwa pihak universitas tidak akan lagi mewajibkan mahasiswa dan karyawannya untuk melakukan vaksinasi Covid-19.Dalam pesan baru-bar
1666923401556_1666923421

Saintek

Aturan Penggunaan Masker di Santa Clara University

SIAPBELAJAR.COM - Santa Clara University (SCU) tidak akan lagi mewajibkan mahasiswanya untuk mengenakan masker di dalam ruang kelas, kecuali ketika seorang anggota pengajar meminta mereka untuk mela
1666923184919_1666923198

Saintek

Kebijakan Penggunaan Masker di Stanford University

SIAPBELAJAR.COM - Stanford University telah mengumumkan perubahan kebijakan masker untuk mahasiswa, staf dan pengajar di ruang kelas.Pihak universitas telah menghapus mandat masker di ruang kelas se