Kurikulum Merdeka Format Dgital Disiapkan

Implementasi Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan untuk semua satuan pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan SD

SIAPBELAJAR.COM - Bahan ajar telah disiapkan bagi guru dan sekolah yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka. Bahan-bahan tersebut disediakan dalam format digital sehingga dapat diunduh.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wartanto mengatakan, bahan-bahan tersebut disediakan untuk mendukung kemudahan sekolah dan guru menerapkan Kurikulum Merdeka. Bahan-bahan tersebut dapat diunduh di laman https://kurikulum.kemdikbud.go.id.

Wartanto menerangkan, penerapan Kurikulum Merdeka yang masih baru membuat masih ada sekolah atau guru yang belum begitu familiar. Oleh karena itu, dalam penerapannya satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan sarana prasarana sesuai kondisi sekolah.

"Jadi, tidak perlu memaksakan diri dengan mengadakan sarana prasarana yang mengada-ngada. Itu jelas tidak benar.Tahun ini dan tahun depan (2023) belum wajib sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka. Tahun 2024 mendatang, baru sekolah harus mampu menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal ini juga harus disesuaikan dengan kondisi sekokah dan kemampuan guru," ujar Wartanto.

Ia menambahkan, implementasi Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan untuk semua satuan pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan SDM yang unggul dalam berbagai bidang di masa depan.

Salah satunya dengan cara memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi ilmu yang ingin mereka dalami.

Keleluasaan Belajar

Menurutnya, Kurikulum Merdeka sesungguhnya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada peserta didik memilih materi pembelajaran.

"Dengan Kurikulum Merdeka, proses pembelajaran akan lebih maksimal sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya," tuturnya.

Dengan demikian, katanya, lulusan yang dihasilkan pun benar-benar menguasai apa yang mereka pelajari. Diharapkan, melalui hal tersebut, lulusan akan lebih kompeten di bidangnya.

Di sisi lain, selain menyiapkan siswa menjadi SDM yang unggul dan kompeten, tutur Wartanto, guru juga bisa lebih leluasa memilih metode dan perangkat ajar dalam proses belajar mengajar.

"Jadi, Kurikulum Merdeka bukan hanya memberikan kebebasan kepada peserta didik, tetapi juga gurunya,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga (Setditjen GTK) menyambangi Kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jumat 5 Agustus 2022. Kunjungan tersebut dalam rangka sosialisasi penerapan Kurikulum Merdeka.

Dalam lawatannya, Sekretaris Ditjen GTK, Nunuk Suryani mengimbau pemangku kebijakan di daerah untuk berkolaborasi menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka.

"Saya ingin Kabupaten Bandung Barat bisa menjadi salah satu daerah terdepan yang sukses dan banyak menerapkan Kurikulum Merdeka," harapnya di hadapan jajaran pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat, Jumat 5 Agustus 2022.

Nunuk Suryani menekankan kembali esensi Kurikulum Merdeka di mana yang diajarkan adalah kompetensi dasar yang perlu dimiliki siswa.

"Ada Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) yang mendampingi Bapak/Ibu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka," tuturnya.

"Kami sangat senang dan bersyukur mendapat kunjungan dari Kemendikbudristek untuk meninjau implementasi Kurikulum Merdeka," kata Pelaksana tugas (Plt.) Asisten Administrasi dan Umum, Hermawan Widjajanto, Kabupaten Bandung Barat.

Terkait dengan pengembangan kualitas pembelajaran, Kemendikbudristek telah memberikan alternatif sarana pembelajaran bagi satuan pendidikan.

Oleh karena itu, para pendidik diminta untuk memanfaatkan berbagai sarana yang ada untuk memperkaya metode pembelajaran.

"Kami imbau kepala dinas untuk bersama-sama membangkitkan kesadaran para guruagar login ke platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, kami juga mendorong insiatif kepala sekolah agar mengajukan diri untuk menerapkan Kurikulum Merdeka sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah," ujarnya.

Namun demikian, Nunuk Suryani berpesan saat memilih kategori Kurikulum Merdekaharus sesuai dengan kondisi sekolah. Kepala dinas pendidikan tidak diperkenankan mengarahkan sekolah untuk memilih kategori Kurikulum Merdeka tertentu.

"Sekolah harus melihat dan mengukur dirinya melalui pengisian asesmen secara jujur dan mandiri," tekannya yang berharap selepas kunjungan ini, jumlah guru yang memanfaatkan platform Merdeka Mengajar akan meningkat.

Nunuk menilai, banyak sekali manfaat yang diperoleh guru jika aktif menjelajah platform Merdeka Mengajar. Di sana ada data komunitas belajar di berbagai wilayah yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana berdiskusi antarguru.

"Kami harap Kabupaten Bandung Barat semester depan lebih banyak yang ikut Kurikulum Merdeka," katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kompetensi guru, BGP Provinsi Jawa Barat secara periodik menggelar kegiatan yang melibatkan komunitas belajar. Tercatat pada 14 Juli 2022 lalu dan 9 Agustus 2022 mendatang dilaksanakan kegiatan tersebut.

"Lewat kesempatan ini kami juga akan mendorong pemanfaatan platform Merdeka Mengajar secara lebih masif," tutur Sri Renani

Tidak Ada Batas Waktu Belajar

Sub Koordinator Pokja Transformasi Digital, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Maimun Rizal menyampaikan harapannya, dengan optimalisasi platform tersebut akan semakin banyak guru yang dapat belajar tanpa terkendala waktu.

"Dengan demikian, rasa kemandirian gurudapat dan belajar bagi guru bukan lagi sebuah pemaksaan melainkan suatu kebutuhan. Kuncinya ada pada kemauan sungguh-sungguh," ujarnya.

Tercatat, per tanggal 2 Agustus 2022, jumlah sekolah yang terdaftar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ada 141 sekolah namun hanya 131 sekolah yang masuk/menggunakan platform Merdeka Mengajar.

Sementara itu, jumlah PTK yang terdaftar mengimplementasikan Kurikulum Merdekaberjumlah 2.739 namun baru 875 PTK yang masuk/menggunakan platform Merdeka Mengajar.