Penyampaian arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional
SIAPBELAJAR.COM - Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada aparat pengawas Internal pemerintah dan BPKP supaya terus mengawal
realisasi pemanfaatan APBN dab APBD untuk belanja produk dalam negeri.
“Belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki 3 hal, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien” diikutip dari akun twitter resmi milik Presiden Joko Widodo,
Baca Juga : Kasus Covid-19 di IndonesiaKembali Naik
“Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya
ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan
program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita
bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” ucap Presiden dalam acara
Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal pemerintah
tahun 2022 di Istana Negara Selasa (14/6/2022).
Pertemuan tersebut
dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono
Anung, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten
Masduki, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.
Presiden masih
menyayangkan, bahwa masih ada pihak dari pemerintah pusat maupun daerah yang
masih memilih produk impor dibandingkan dengan produk dalam negeri. Padahal untuk
tercapainya target realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri itu
berdampak dalam menarik investor dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
“Kalau ada
pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas 1.000 karena ada pesanan
dari pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000 ya mau enggak mau mereka akan
ekspansi, memperluas pabriknya, memperluas industrinya, artinya pasti juga tambah
tenaga kerja, pasti dia akan investasi, enggak usah cari investor-investor dari
luar kalau ini berkembang,” Jelas beliau.
Baca Juga : Masyarakat Pulau Padang RantauUtara, Labuhanbatu Tolak Beroperasinya PT. PPSP
Beliau juga menyampaikan dengan tegas, Ini uang Rakyat, dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah.
Trending
Trending
05 April 2026 - 21:19 wib
05 April 2026 - 18:33 wib
05 April 2026 - 16:22 wib
05 April 2026 - 09:13 wib
05 April 2026 - 09:11 wib