Kominfo Siapkan Super Apps untuk Layanan Pemerintah

Ilustrasi: Super Apps

SIAPBELAJAR.COM - Menteri Kominfo, Johnny G. Plate mengatakan saat ini masyarakat masih mengakses layanan publik melalui aplikasi terpisah. Setidaknya ada sebanyak 24.000 aplikasi pemerintah yang di jalankan oleh masing-masing instansi. Menurut Johnny hal itu tidak efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kominfo akan menyiapkan satu aplikasi super alias "super apps" yang dapat mencakup pelayanan publik di Indonesia.

Menurut Johnny, aplikasi pemerintah yang digunakan saat ini terlalu banyak, tidak efisien dan cenderung bekerja masing-masing.

Oleh karena itu, diperlukan super apps untuk memudahkan komunikasi lintas instansi agar terintegerasi dalam satu sistem yang sama.

"Jadi, super apps tersebut bertujuan mencegah duplikasi aplikasi-aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, perlu kerjasama dari setiap sektor pemerintahan untuk mewujudkan super apps yang handal dan terpadu," papar Johnny, Rabu (13/7).

Ia juga menyampaikan, paling tidak hanya butuh 8 aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem yang sama.

Mencegah Duplikasi Aplikasi Serupa

Super apps ini diharapkan mampu mencegah duplikasi aplikasi sejenis dari berbagai kementerian dan lembaga. Pihaknya juga tengah menyiapkan roadmap dari super apps pemerintah.

"Kita perlu menata ulang untuk menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak, cukup hanya delapan aplikasi yang terintegrasi. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kementerian Kominfo," kata Johnny.

Johnny juga meyakini peleburan 24.000 aplikasi pemerintah ini dapat menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun.

"Dari jumlah tersebut, pelan-pelan kita mulai shutdown dan pindahkan. Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan, luar biasa untuk kita," jelas Johnny.

Disamping itu, pemerintah juga akan membangun empat pusat data berbasis cloud untuk mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan pusat data.

"Pusat data yang pertama akan dibangun di dekat ibu kota negara saat ini, di Jabodetabek. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita lakukan ground breaking sehingga bisa langsung digunakan di tahun 2024 nanti pada saat selesai dibangun," pungkas Johnny.