SIAPBELAJAR.COM - Ribuan pegawai honorer pelayan kesehatan (Yankes)  berjalan kaki mengikuti mobil komando mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi sekitar pukul 08.45 WIB, pada Jumat 22 Juli 2022.

Para pengunjuk rasa dari Forum Komunikasi Honorer Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FKHF) itu datang membawa berbagai jenis atribut dan keranda bertuliskan "Kami Itu Ada Bukan Tiada"  serta menggunakan baju hazmat bertuliskan "Hargai Lelahku".

"Ketika Covid merebak kami ditekan, ketika Covid mereda masa kami dibuang, jangan dong kami dibuang. Berapa banyak teman kami yang gugur sebagai benteng melawan Covid-19," kata Fahmi, salah seorang orator dari kendaraan komando.

Baca juga: Tiket Peresmian JIS Ludes dalam Hitungan Menit

Penjelasan Forum Komunikasi Honorer Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Diketahui mulai 28 November 2023 tenaga honorer dihapus di setiap intansi pemerintah, sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang tercantum dalam Surat Menteri PAN-RB, tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketua FKHF Kabupaten Sukabumi, Saeful Anwar mengatakan, honorer Nakes menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi semua manusia, karena tanpa Kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktifitasnya.

Tenaga Kesehatan berperan besar dalam menentukan pembangunan Kesehatan. Bekerja sebagai Nakes maupun Non Nakes adalah mengabdi kepada kemanusiaan dan menjadi pelayan masyarakat," kata Saeful dalam keterangan pers.

"Tetapi setelah keluarnya PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) Serta isu Outsorcing pegawai pemerintah khususnya pekerja Fasyankes, keputusan pemerintah itu membuat kami pekerja Honorer di Fasilitas Pelayanan Kesehatan cemas akan hal itu," terang Saeful.

Baca juga: Pilot Meninggal Dunia setelah Pesawat Citilink Mendarat Darurat

Tuntutan Forum Komunikasi Honorer Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Saeful mengatakan, honorer tenaga kesehatan meminta Pemerintah Daerah mengangkat semua pegawai honorer di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD di Kabupaten Sukabumi menjadi ASN tanpa tebang pilih.

"FKHF menuntut Pemda untuk mengangkat semua pegawai honorer di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD di Kabupaten Sukabumi menjadi ASN. Tidak dibukanya formasi PPPK untuk jalur umum sampai semua tenaga honorer yang sudah mengabdi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diangkat menjadi ASN melalui jalur Afirmasi sampai dengan November 2023," jelasnya.

Saat ini, aksi demontrasi ribuan honorer Nakes se-Kabupaten Sukabumi masih berlangsung. Terlihat pengamanan ketat juga dilakukan aparat gabungan di gedung DPRD.

Berita Terkait

Ekonomi

Siap siap! Pemerintah Buka 1 Juta Formasi CPNS 2023 Ini Syarat dan Jadwalnya

Mediana.id - Pemerintah akan membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2023 dengan jumlah formasi mencapai lebih dari 1 juta orang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Apa

Seniraga

Dongkrak Pariwisata Olahraga, Kemenpora Gelar Beach Trail Run di Pelabuhan Ratu Sukabumi

SIAPBELAJAR.COM - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menggelar Beach Trail Run di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ajang ini diharap dapat mendongkrak pariwisata ol

Saintek

Mendikbudristek: Hampir 100 Ribu Guru Honorer Diangkat PPPK

SIAPBELAJAR.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyatakan sekitar 100 ribu guru honorer akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanj

Trending

Kemenpan RB Tetapkan Kebutuhan ASN untuk Guru dan Nakes

SIAPBELAJAR.COM - Kemenpan RB telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional tahun 2022 (data per 6 September 2022).Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan keb

Trending

Mengawal Jalan Tengah Pegawai Honorer

SIAPBELAJAR.COM - Problematika keberadaan pegawai honorer kembali mengemuka meski ini bukan untuk kali pertama. Sebagaimana amanat konstitusi pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara m