Nakes di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat Gugat Kuota P3K di Gebu

Ribuan hororer tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer dan Non Nakes (FKHN) kembali mendatangi Ge

SIAPBELAJAR.COM - Ribuan hororer tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer dan Non Nakes (FKHN) kembali mendatangi Gedung Kantor Bupati Tasikmalaya di daerah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis pagi (14/7).

Pantauan Siapbelajar.com, sejak pagi pukul 08.00 WIB, massa aksi sudah terlihat memenuhi halaman Gedung Bupati Tasikmalaya.

Kehadiran massa nakes di lokasi yang biasa disebut Gebu ini dalam rangka menyuarakan aspirasi mereka agar diangkat menjadi tenaga yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa syarat.

Pemda Kabupaten Tidak Adil

Ketua Korwi Nakes Kabupaten Tasikmalaya, Asep Rosihan Anwar menyebutkan, pemerintah kabupaten Tasikmalaya berlaku tidak adil dalam pengalokasian jumlah pengangkatan PPPK untuk tenaga kesehatan. "hanya sedikit saja berbeda dengan profesi lainnya,untuk diangkat menjadi P3K," kata dia.

Baca Juga: Santri Digitalpreneur Indonesia 2022 Digelar di Pesantren Idrisiyyah Tasikmalaya

Dasar hukum yang melandasi massa tersebut dalam melakukan tuntutan ini adalah PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, "kuota sebanyak informasi terhitung 47 untuk tangkis itu terdiri dari 21, kategori 2 dan sisanya terbuka untuk umum Jadi kami yang 1275 orang," kata Asep.

Menurutnya, tidak ada Komoditas utama pemerintah daerah sudah berbuat. Padahal, selama 3 tahun kebelakang nakes sudah mati-matian menjaga garda terdepan dalam menjaga stabilitas pelayanan kesehatan demi menjaga ancaman ketahanan negara dari pandemi covid 19.

Asep menerangkan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan apresiasi untuk tenaga nakes ini, bahkan P3K untuk mereka pun dikikis dialokasikan kepada profesi lain.

"Padahal ketika kami datang saat masyarakat dituntut berdiam di rumah, sementara kita dituntut untuk keluar rumah untuk melawan covid-19." Paparnya.

Baca Juga: 5 Wisata Edukasi Tasikmalaya yang Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

Nota Kesepakatan akan Diajukan ke Kemenpan-RB

Tenaga Nakes pun akan terus menyuarakan tuntutannya hingga membuat nota kesepakatan dengan pemerintah daerah untuk diajukan ke Kementerian PAN-RB Pusat.

Para pengunjuk rasa melakukan audensi dengan Anggota Komisi IV yang dihadiri Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Dr.Heru,Ketua Komisi lV H.Asop dan Asisten pemerintah dan kesra H.Rudi

Setelah audiensi dilakukan di ruang rapat, ASDA Kabupaten Tasikmalaya H. Rudi mengatakan, berdasarkan jumlah dari data nakes yang telah diregistrasi itu sebesar sebanyak 1275 sementara kalau berdasarkan identifikasi formasi kebutuhan itu sekitar ada 926.

"Kita akan melakukan kunjungan ke Kementrian Kesehatan, sebetulnya dari pemerintah daerah sudah melayangkan surat juga KemenPAN -RB untuk meminta proritas terutama untuk non PNS dijadikan sebagai P3K sehingga untuk pengangkatan honorer nakes bisa menjadi prioritas nantinya," ungkap Rudy.